Kepala OPD Dianggap Tidak Mampu Jalankan Tupoksi.PJ Bupati Diminta Agar Evaluasi Pejabat.  Pendiri GJM Sebut Pemkan Muaro Jambi Gagal Dalam Pelayanan Masyarakat.  LSM SEMBILAN Minta BPK Audit Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, Dan Akan Lapor Secara Resmi Ke APH. Dirut RSUD Ahmad Ripin Bungkam,ini kata ketua LSM sembilan Jambi. Aneh Tapi Nyata!! Di anggarkan dengan Nama judul yang berbeda Namun item nya sama. Ada apa dengan RSUD Ahmad Ripin.

Home / Berita

Rabu, 18 Januari 2023 - 10:49 WIB

PJ Bupati Bachyuni Deliansyah SH,MH Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bersama Kapolres Muaro Jambi.

Mandaunews.com, JAWA BARAT-
PJ Bupati Muaro  Jambi Bersama Kapolres Muaro Jambi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo didampingi oleh Menko Polhukam RI Mahfud. MD, Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Jaksa Agung RI Prof Dr. Sanatiar Burhanuddin, SH,MM, MH, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Menurut Presiden, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

BACA JUGA  Sekda Budhi Hartono Sambut Kunjungan Kerja Anggota DPR-RI Komisi V H.Bakri

Hadir dalam kegiatan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Para Forkopimda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centere (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, daerah juga bisa seperti itu. Masukkan, yang memiliki DBH besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di Dana Abadi. Itu sudah ada dalam Undang-Undang maupun PP Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” ucap Presiden.

Presiden menambahkan bahwa dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.

“Kalau INA mau beli jalan tol, INA mau beli pelabuhan, INA mau beli airport, Dana Abadi itu bisa dimasukkan ke sana dengan return yang jauh lebih tinggi,” ujar Presiden.

Sedangkan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Presiden kembali mengingatkan pentingnya membelanjakan APBD untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini, realisasi untuk belanja produk dalam negeri dari APBN maupun APBD masih 61 persen. Presiden pun berharap belanja produk dalam negeri dengan APBN maupun APBD dapat terus meningkat.

“Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

“Saya ingatkan untuk mendesain program, merencanakan program sebelum tahun berjalan. Jangan sampai menjadi SiLPA, jangan sampai menjadi SiLPA,” tutur Presiden.

Sementara itu, terkait birokrasi, Presiden menyebutkan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki indikator kinerja yang sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Indikator tersebut tidak hanya diberikan kepada para ASN di kementerian/lembaga, melainkan juga akan diberikan kepada para ASN di institusi TNI, Polri, hingga kejaksaan.

“Sekarang semuanya sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN. KPI-nya ada semuanya sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN,” ujar Presiden.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi Menghimbau Kepada masyarakat Untuk Selalu Menjaga Kesehatan

Berita

INFLASI DAN KOMPETENSI PEMBERI HARAPAN PALSU

Berita

PJ,Bupati Bachyuni Deliansyah Launching Penyerahan Plaksanaan Dokumen Angggaran Satuan Kerja Daerah Tahun 2023

Berita

Sejak Romi Hariyanto Menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur.Pengelolaha Keuangan Kabupaten Tanjab tim Mendapat Nilai A Dari BPK-RI

Berita

Gubernur Dinilai Gagal. Provinsi Jambi Masuk Sepuluh Besar Serapan Anggaran Terendah.Raden Jamhuri Minta Gubernur Untuk Mundur.

Berita

Temuan mayat Di WKS Dugaan Sementara Korban Lakalantas.

Berita

Satlantas Polrea Muaro Jambi Berikan Latihan Safety Driving Sopir Ambulans

Berita

Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Muaro Jambi Di Hadiri Sekda Budhi Hartono.