Mandaunews.com,MUARO JAMBI – Berlarut-larutnya penderitaan yang tengah di alami keluarga Mutmainah Balita 2.5 Tahun asal kabupaten Muaro jambi. itu membuat Jamhuri Pendiri GJM geram. dan meminta kepada PJ Bupati Muaro jambi Bachyuni Deliansyah, Supaya Jeli dalam memilih dan memilah siapa yang akan ditunjuk menjadi pejabat publik di kabupaten Muaro jambi kedepan.(13/2/23).
“Pj.Bupati harus jeli untuk melakukan evaluasi jabatan, jika terbukti secara dan meyakinkan Copot dari jabatan dan turunkan pangkatnya serta hapuskan Tunjangan yang menjadi hak pelaku kelalaian tupoksi.” Geramnya.
Dia juga menyinggung persoalan pelayanan kepengurusan BPJS, oleh dinsos yang harus masih menunggu proses dan akan siap Februari kedepan, Jamhuri menegaskan,
Tetapkan pada pengertian sebenarnya jangan ada indikasi dijadikan plesetan BPJS sebagai Bantuan Pasien Jelang Sekarat.
“Menunggu BPJS. itu jawaban anek dot banyolan pelawak baru belajar naik panggung, masa kadis sosial tidak tahu kalau anak itu pemegang Kartu Indonesia Sehat, (KIS) ini benar – benar lucu.”” Terangnya.
Lebih lanjut Jamhuri mengatakan, Artinya Pasien baru akan diakomodir oleh negara nunggu sampai bulan Februari, ini logika berpikir mundur kebelakang, persoalan persoalan nyawa manusia, massa harus nunggu BPJS?.
Dia juga menilai Jelas atas kejadian terhadap anak ini terjadi disebabkan dengan adanya kelalaian pelaksanaan tupoksi jabatan sebagaimana Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (A-AUPB) dengan salah satu indikatornya Azaz Akuntabilitas dengan pengertian setiap kebijakan pejabat negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Persoalan anak ini bukan persoalan sepele, akibatnya menyangkut nyawa anak bangsa, yang secara konstitusional menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan.” sampai Jamhuri dengan Nada Geram.
Kepada Pj Bupati Muaro Jambi Jamhuri juga mengingatkan, Bahwasanya Pj. Bupati harus ingat salah satu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan serta diikuti dengan amanat konstitusional lainnya
“Salah satunya yang menetapkan dan mengatur Pakir Miskin dan orang terlantar menjadi tanggungjawab negara.untuk itu Ketegasan Kepala Daerah adalah kunci keselamatan dan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat,” Sampainya.
Kepala Daerah adalah salah satu indikator mutlak bagi tolak ukur keberhasilan Pemerintah bukan berada pada berapa banyak ornament yang dapat dibuat oleh Pemerintah akan tetapi tergantung bagaimana kwalitas kesejahteraan masyarakat.
(Team GJM)
