Kepala OPD Dianggap Tidak Mampu Jalankan Tupoksi.PJ Bupati Diminta Agar Evaluasi Pejabat.  Pendiri GJM Sebut Pemkan Muaro Jambi Gagal Dalam Pelayanan Masyarakat.  LSM SEMBILAN Minta BPK Audit Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, Dan Akan Lapor Secara Resmi Ke APH. Dirut RSUD Ahmad Ripin Bungkam,ini kata ketua LSM sembilan Jambi. Aneh Tapi Nyata!! Di anggarkan dengan Nama judul yang berbeda Namun item nya sama. Ada apa dengan RSUD Ahmad Ripin.

Home / Berita

Selasa, 27 Desember 2022 - 10:17 WIB

Dirut RSUD Ahmad Ripin Bungkam,ini kata ketua LSM sembilan Jambi.

Mandaunews.com. MUARO JAMBI -Berawal dari pemberitaan Di media masa.diduga ada anggaran tumpang tindih dan anggaranya fantastis terjadi di beberapa item pekerjaan konstruksi pembanguan Di RSUD Ahmad Ripin TA 2022.Dan Dianggap Dirut RSUD tidak memberikan jawaban Saat awak media mengkonfirmasi temuan data tersebut.Raden Jamhuri ketua LSM sembilan Jambi angkat bicara.

Pejabat atau pimpinan lembaga publik harus siap membuka diri dan tidak menutup pintu terhadap upaya masyarakat dalam memperoleh informasi. Bila tidak, mereka bisa terancam sanksi pidana dan denda,ungkap nya.

”Saya ingatkan sekali lagi bahwa pimpinan badan publik yang menghambat akses informasi kini dapat dikenai sanksi satu tahun penjara dan denda Rp 5 juta,” terang Ketua LSM sembilan Jambi. 28 / 12 / 22

BACA JUGA  Soal Pungutan Komite Di SMKN 1 Muaro Jambi, Jamhuri Sebut Pejabat Dinas Pendidikan Sebaiknya Mundur

Ancaman pidana bagi pimpinan badan pemerintah yang melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008. Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta.ujarnya

Menurut jamhuri, publik berhak mendapatkan informasi atas dasar permintaan sesuai dengan UU itu. ”Kalau permintaan informasi tersebut diabaikan dan ditolak, kemudian melalui proses mediasi tetap tidak ada keterbukaan, bisa dituntut,” jelasnya.

BACA JUGA  Konflik Agraria Yang Berkepanjangan Antara Petani Dengan 3 Perusahaan pemda Tanjabtim Terkesan Tutup Mata,

Ketua LSM ini itu menegaskan, UU KIP tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi bagi publik. Siapa pun yang akses informasinya dihambat tanpa kecuali bisa melaporkannya langsung ke KIP pusat maupun KIP daerah.

Ada dua jenis informasi di badan publik, yakni informasi yang dikecualikan dan informasi terbuka. Informasi yang dikecualikan itu diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Antara lain, informasi yang dapat membahayakan keamanan dan ketahanan nasional. Sedangkan informasi terbuka adalah segala hal yang berada di luar ketentuan tersebut. ”Jika publik meminta informasi tentang Anggaran BLUD atau APBD, itu kan bukan informasi yang dikecualikan seperti dalam pasal 17. Jadi, harus dipenuhi,” terang Jamhuri

BACA JUGA  5 Tips for Balancing A Career and Caregiving

Lanjutnya, mendukung keterbukaan informasi publik. Jamhuri juga akan melakukan mediasi atas sengketa informasi. Jika permintaan informasi dokumen selama tujuh hari diabaikan, permohonan dilakukan ke pimpinan di atasnya. Jika selama 30 hari diabaikan, pemohon bisa mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang bersangkutan,.pungkasnya

(time GJM)

 

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Kebakaran di Teluk Nilau, 4 Rumah Hangus Rata – Rata Milik Petani

Berita

Sekda Muaro Jambi Budi Hartanto Ajak seluruh ASN Tanam Cabai Di Pekarangan Rumah,

Berita

PJ Bupati Bachyuni deliansyah.gelar audense dengan wartawan dan LSM kabupaten Muaro Jambi.

Berita

DPD PAN Muaro Jambi Terus Bergerak Dengan membantu masyarakat Bagun Jalan Secara Swadaya

Berita

Keputusan Senada Kata – Kata Bijak. Oleh : Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan

Berita

Kebakaran Di Petanang Berhasil Di Atasi Tim Manggala Agni BPBD Kabupaten Muaro jambi

Berita

PJ Bupati Bachyuni Deliansyah SH,MH Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bersama Kapolres Muaro Jambi.

Berita

Kunjungan Ketua TP PKK,Faradila Zahra Bachyuni, SH Ke Posyandu Bogenvile TK-Paud Di Desa Suak Putat.