Mandaunews.com,MUARO JAMBI – Banyaknya Kejanggalan yang terjadi pada pekerjaaan Pembangunan. jembatan gantung di desa Seponjen kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi TA 2022.melalui dinas PUPR Muaro Jambi kini kian mencuat kepermukaan.yang mana diketahui desa Seponjen merupakan kampung halaman mantan Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro.
Permasalahan bermula dari perencanaan yang terus dianggarkan berkali -kali selama tiga tahun berturut-turut dan hingga pemenang lelang tender proyek tersebut sempat menjadi permasalahan, pasalnya pemenang tender dengan penawaran rendah namun tetap bisa menang. dari pihak yang menawar lebih tinggi.
Kemudian hingga mendapatkan kritikan Anggota DPRD Usman Khalik dari fraksi PDIP dalam pandangan fraksinya menyebutkan jika dalam RKA awal tidak ada pembangunan baru melainkan hanya Rehap pada jembatan gantung desa Seponjen tersebut.
Namun menurut Usman Khalik pekerjaan jembatan gantung yang perencanaannya di anggarkan selama 3 tahun berturut-turut tersebut berubah dari rehab dengan anggaran 700 juta menjadi pembangunan baru dengan anggaran pantastis hingga 7,4 milyar.
“Melainkan,sesuai RKA jembatan gantung Seponjen hanya pekerjaan rehabilitas dengan anggaran 700 juta, namun tiba-tiba anggaran berubah menjadi pembangunan baru dengan pagu 7,4 milyar,” Ungkap Usman Khalik saat Sampaikan pandangan umum pada sidang paripurna.(16/8).
Menanggapi itu Yultasmi Kadis PUPR kepada pewarta saat ditemui di lapangan Bukit Cinto Kenang usai upaya HUT RI ke-77.mengatakan, itu hanya pandangan dari 1 anggota DPRD hanya mencari panggung, kemarin itu menurut saya itu pernyataan pribadi jika memang ilegal tidak ada di DPA.
“Anggota DPRD Muaro Jambi ada 35 orang sedangkan hanya satu orang di atas panggung podium yang menyatakan ilegal, jika memang ilegal mengapa muncul di DPA, saya mencatat dan mendengar hanya dia yang menanyakan, sedangkan yang lain tidak menanyakan itu,”Sebut Yultasmi dengan muka Masam.
Sementara menyikapi itu, Usman Khalik kepada pewarta menjelaskan jika Sampaikan saat sidang paripurna bukanlah pernyataan pribadi melain salah salah satu tupoksi selaku anggota dewan dari fraksi PDIP kabupaten Muaro Jambi
“Saya kan mengkritik kinerjanya kedinasan PUPR nya, bukan mengkritik kepribadian nya jadi kalu dia sebut saya cari panggung.kan saya punya juga seperti apa RKA yang saya pegang.karena data yang ada seperti itu adanya, itu setau saya.makanya sewaktu apa yang ditenderkan sama kita tu berbeda.iya tapi kan didalam RKA itu kan 100 juta kenapa ditenderkan 250 juta untuk pengawasan nya itu.kan itu masalah nya.” Sebut Usman Khalik.
Anggota DPRD Fraksi PDIP ini juga mempertanyakan kenapa dalam RKA perencanaan nya dibuat PUPR Rp 100 juta dan kenapa sampai tiga tahun berturut-turut membuat perencanaan nya tidak kunjung selesai.
“Dan perencanaan Rp.700 juta itu di tahun 2021 sepertinya pekerjaan itu ditunda. kami kan melihat perencanaan nya hanya 100 juta saya kira, tahu-tahu kenap berubah, dan PUPR tidak menjelaskan perencanaan tahun ini.” Sampai Usman Khalik.
Anggota DPRD juga menyebutkan, masalah saya mengkritik itukan hak saya dan kewajiban saya.kita juga sudah sampaikan permasalahan ini ke bupati.dan bupati akan segera evaluasi kemarin juga pak bupati sudah menyampaikan dia akan memeriksa satu persatu agar tidak ada penumpang gelap.” Sebut Usman Khalik.
Lebih lanjut Usman Khalik memaparkan, kalaupun ada kekeliruan itu mungkin yang tahun kemarin.mudah mudah nya kedepan harapan kami tidak ada kesalahan yang seperti itu.
“Kami kan tidak pernah permasalahkan anggaran yang dibuat.dak kita juga tidak minta mengerjakan proyek nya jadi jujur aja sama dewan kan gak ada masalah kan gak usah ada yang ditutupi.bukti nya kenyataan nya kan gak ada yang dicoret DPRD.” Sampai Usman Khalik.
Dirinya juga memaparkan, DPRD Muarojambi selama ini selalu mendukung program-program yang di usulkan eksekutif selagi untuk kepentingan masyarakat, termasuk sumbangan sumbangan kemana mana pun yang anggarannya mencapai Rp 16 Milyar cuma kan harus nya terbuka sama DPRD.kami tidak ada mempermasalahkan masalah apa yang ingin dibangun.
“Tidak harus pandangan dari 35 anggota dewan.kami kan sampaikan pandangan fraksi.saya kan mengkritik disitu karena ada masalah disitu.” Pungkas Anggota DPRD yang terkenal Vokal di Kabupaten Muaro Jambi ini.
(Tim)
