Mamdaunews.com,JAMBI – Permasalahan batu bara merupakan permasalahan yang paling disorot di provinsi Jambi akhir akhir ini. Seakan tak kunjung menemukan titik tereng, sepertinya harus diberi dosis penenang sementara sebagai solusi jangka sangat pendek.
Dampak debu dari angkutan yang jumlahnya tidak sedikit. Juga kemacetan yang di alami oleh segenap masyarakat di sepanjang lintasan transportasi batu bara ini selalu menjadi keluhan masyarakat, Angkutan batubara yang kerap ugal ugalan hingga mengakibatkan LAKALANTAS hingga merenggut nyawa diantaranya adalah mahasiswa dua kampus terbesar di provinsi Jambi yaitu UNJA (Universitas Jambi) dan UIN STS provinsi Jambi.
Dalam hal ini, Pihak pemerintah daerah seakan terkesan Acuh, dan nyata dengan solusi yang diberikan seperti bongkar pasang menekan balon di dalam air.
Saat diwawancarai Muhammad Putra Ramadhan (Wakil Gubernur Dema Fakultas Syariah & Hukum UIN STS Jambi) mengkiritik pedas kebijakan pemerintah mulai dari kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, salah satunya seperti dugaan penyelewengan Mala praktek penyelewengan perizinan di daerah, pemerintah pusat menilai penyelewengan tersebut akan menghambat investasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pemerintah pusat mengambil alih pengeluaran izin tersebut tidak lagi di pemerintah daerah melainkan terpusat di kementrian pemerintahan pusat. Namun, hal ini kembali menimbulkan permasalahan baru, yaitu terkesan ugal-ugalan dan menerabas apapun asalkan investasi jalan terus. Mengapa demikian, ya itu tadi permasalahan angkutan yang tidak diperhitungkan dengan kemampuan penampungan jalan sehingga muncul kemacetan yang menjadi permasalahan utama. Tentu, pemerintah pusat sangat terbatas untuk mengetahui permasalahan ini dibanding pemerintah daerah, namun, pemerintah daerah menjadi sasaran empuk kemarahan pihak yang di rugikan.
“Akibatnya ya masyarakat yang dirugikan ujarnya”,
Dilanjutnya, pemerintah daerah, dirinya mengatakan, Dengan keterbatasan wewenang, PEMDA Hanya mampu menghadirkan solusi yang bersifat hanya dosis penenang sementara.
Contoh saja ketika mahasiswa melakukan demonstrasi terkait kematian beberapa mahasiswa yg di sebabkan oleh angkutan batu bara. Pemda kemudian mengeluarkan peraturan maksimum tonase dan jam operasi angkutan.
“Sejenak permasalah itu redam, namun tidak berselang lama, kembali sopir batu bara berduyun-duyun datang ke kantor gubernur Jambi untuk menyuarakan aspirasinya. Lalu apa yg di lakukan pemerintah? ,” Ucapnya dengan kritis
Dirinya menuturkan dalam hal ini masyarakat terdampak angkutan batu bara ini mengalami dua persalahan utama, yaitu : kemacetan lalu lintas dan volusi debu. Masyarakat yang mengalami ini tentu mereka yang berada di sekitar lintasan transportasi batu bara.
Masyarakat ini cendrung tidak terorganisir, sehingga kemarahan mereka kerap kali di temukan secara spontan saat mereka habis kesabaran. Sering kita dapati sopir angkutan menjadi sasaran mereka, padahal sopir dan mereka sama-sama masyarakat, sekedar berbeda posisi dan kebutuhan. Kemarahan masyarakat yang demikian itu dapat di maklumi karena mereka tidak mempunyai kemampuan memobilisasi masa dan melaksanakan demontrasi dalam suatu waktu seperti ormas ataupun mahasiswa.
” Ya akibatnya sering terjadi kerusuhan dimana mana”, tuturnya
Dikatakannya, dalamhal masyarakat pekerja. Harus di sadari pula, semua pekerja terutama sopir batu bara itu merupakan masyarakat yang di benturkan dengan kebutuhan hidup dan mata pencaharian. Masyarakat pekerja ini, secara hati nurani mereka menyadari permasalahan yang muncul, namun terbentur dengan kenyataan posisi mereka sebagai pekerja adalah posisi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka terkadang deperhadap-hadapkan dengan sesama masyarakat yang terdampak.
“Para sopir batu bara ini hanya mencari makan, tidak ada kerikatan kerja dengan pihak tammbang, mereka seperti buru lepas”,ungkapnya
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan untuk pengusaha tambang, ini mudah saja di Anasir dasar dalam tindakan mereka yang tidak lain kecuali “keuntungan”. Lantas apakah mereka mutlak melakukan kesalahan?
Tidak dapat juga dikatakan begitu, karena mereka tidak menambang secara ilegal, melainkan sudah melalui izin yang mereka minta kepada negara. Tutupnya.
(Tim GJM)
